5 Hal yang Perlu Dibenahi di INDONESIA

1. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk  mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Tapi faktanya bertahun-tahun saat ini perkembangan infrastruktur yang diharapkan selalu berkembang lebih baik di Indonesia malah sangat mencemaskan, sebagai contoh pergerakan barang hampir pada posisi terkunci karena kondisi infrastruktur sangat parah dan sistem logistik yang sangat rapuh. Dengan melihat informasi di berita dan berfikir sejenak ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia 2 tahun terakhir naik sekitar 6 persen, bahkan menurut berita Indonesia sebagai salah satu Negara terbaik yang mampu melewati masa-masa krisis dunia. Akan tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan kapasitas infrastruktur, yang ada perkembangan infrastruktur menjadi minus karena kerusakan infrastruktur yang sudah ada diperparah oleh alam yang tidak bersahabat.

Akibatnya bisa kita alami, jika dibandingkan negara-negara lain ataupun negara tetangga seperti malaysia pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini tertinggal. Sebagai contoh di Jakarta sebagai Ibu Kota dan juga pusat perekonomian di Indonesia, Jakarta dari dahulu memiliki banyak sekali permasalahan dengan pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh yang bisa kita alami seperti : kondisi jalan, sistem irigasi, transportasi, maupun dalam merawat fasilitas infrastruktur yang lainnya. Sepertinya pemerintah di Indonesia hanya setengah hati dalam membangun infrastruktur di Ibu Kota ini, dari pemerintah daerah maupun pusat tidak ada sistem kerja sama dan komunikasi yang efektif, efisien, serta komitmen. Karena beberapa proyek yang direncanakan pemerintah daerah saat ini seperti tersendat, lihat saja kondisi jalan dan sistem irigasi air di Jakarta sangat mengecewakan jika diukur dari jumlah besarnya pajak yang di dapat pemerintah dari rakyatnya. Apalagi kondisi jalan diperparah saat musim hujan, rakyat hanya bisa menikmati jalan berlubang yang ditutupi air dimana-mana, ataupun kondisi jalan yang tak rata akibat yang ditimbulkan dari banjir yang menggenai jalan setiap hujan. Belum lagi banjir yang selalu setia menemani pengguna jalanan akan menimbulkan banyak kerugian. Tidak adanya perencanaan sistem yang baik serta kerja sama dari seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam mengatasi banjir, nampaknya sulit jika Jakarta bebas dari banjir. Ini belum lagi mengenai kondisi Transportasi, tidak adanya sistem yang berkelanjutan atas apa yang direncanakan dari pemerintah sebelumnya maupun pemerintah yang akan datang menyebabkan kondisi Transportasi di Jakarta ambur adul. Proyek-proyek seperti monorel, dan water way berhenti ditengah jalan, bisa dibayangkan berapa biaya anggaran yang terbuang akibat proyek yang tak jelas ini. Jika kita padukan ataupun gabungkan dari beberapa masalah infrastruktur seperti banjir, kondisi jalan, dan transportasi pemerintah telah menghasilkan buah pekerjaan rumah yang  besar yaitu KEMACETAN yang parah dimana-mana. Tentunya ini menimbulkan banyak sekali kerugian mulai dari waktu, biaya, bahan bakar, dan polusi. Sebagai contoh efek yang ditimbulkan tersebut seperti ketidakpastian lama pengiriman barang makin bertambah karena infrastruktur yang rapuh akan menambah biaya inventory. Akhirnya biaya perusahaan terserap oleh logistik dan perusahaan tidak dapat menaikkan upah karyawan agar bisa bertahan dengan tidak menaikkan harga jual ke masyarakat. Kondisi logistik Indonesia sudah kritis dan pemerintahan sudah kehilangan waktu yang sangat banyak. Biaya logistik yang tinggi menutup keunggulan investasi di Indonesia dengan upah yang rendah dan energi yang disubsidi.

Menurut Global Competitiveness Report 2010-2011 (WEF, 2010), Indonesia menempati peringkat ke 82 dari 139 negara dalam pilar infrastruktur, salah satu dari 12 pilar daya saing yang diukur. Dibandingkan dengan negara-negara sekelas, Indonesia masih tertinggal jauh, antara lain: Malaysia (30), Thailand (35), Turki (56), Brazil (62) dan Meksiko (75). Indonesia nyaris disusul oleh Vietnam, yang berada satu tingkat dibawah peringkat Indonesia (83). Negara-negara maju menunjukkan peringkat infrastruktur yang lebih baik. Lima peringkat teratas adalah: Hong Kong, Jerman, United Arab Emirates, Prancis, dan Singapura.

Peringkat Indonesia dalam rincian kualitas infrastruktur juga berada pada posisi relatif rendah. Peringkat lebih buruk ada pada kualitas infrastruktur kereta api,  kualitas pasokan listrik dan pelanggan telpon gerak, masing-masing peringkat ke 96, 97 dan 98. Indonesia menunjukkan peringkat yang relatif baik pada kualitas infrastruktur transportasi udara, yang menempati peringkat ke 21.

Penilaian di atas sesuai dengan kenyataan yang dirasakan banyak orang. Angkutan darat terkendala oleh kondisi jalan yang buruk. Peran kereta api masih sangat terbatas, terutama untuk angkutan barang. Jaringan kereta api juga belum menyebar ke pulau-pulau besar, baru tersedia di Jawa dan sebagian Sumatera. Sungai-sungai besar di Sumatera dan Kalimantan belum dimanfaatkan secara maskimal untuk angkutan barang dan penumpang. Pelabuhan laut dan bandar udara mengalami kesesakan dengan cepat setelah belum lama diperbesar. Kebutuhan listrik masih belum terpenuhi di berbagai daerah. Perkembangan layanan telpon cukup signifikan, namun dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan, masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.

Tantangan membangun infrastruktur di Indonesia sangat besar mengingat celah yang lebar antara kondisi yang ada dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Luas wilayah negara yang besar membutuhkan infrastruktur yang berskala raksasa, melebihi kebutuhan yang sama pada kebanyakan negara. Berbagai upaya serius perlu dilakukan untuk benar-benar mewujudkan hadirnya infrastruktur yang merata dan berkualitas baik.

Pembangunan infrastruktur akan dipercepat melalui skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Dalam rencana ini, akan dibangun infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan potensi ekonomi di kawasan-kawasan sepanjang enam koridor terpilih yang tersebar di seluruh wilayah negara. Ke enam koridor ini kemudian akan terhubung dengan koridor ASEAN, untuk mempercepat arus barang antar negara.

Skema kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur juga akan terus didorong. Perangkat peraturan, kelembagaan dan SDM terus disiapkan untuk menggalang dan melayani permintaan kerjasama dengan pihak swasta. PT Sarana Multi Infrastruktur dan Indonesia Infrastructure Financing Facilities (IIIF), keduanya berada di bawah Kementerian Keuangan, siap melayani investor yang memerlukan jasanya. Untuk penjaminan infastruktur, pemerintah telah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang menyediakan guarantee fund untuk investasi khusus di sektor infrastruktur.

Promosi kepada investor  asing pun sudah berkali-kali dilakukan oleh BKPM. Setiap tahun BKPM dan KADIN menyelenggarakan International Infrastructure Conference and Exhibition di Jakarta. Bappenas menawarkan proyek-proyek kerjasama yang dirangkum dalam PPP Book dalam berbagai tingkat kesiapan proyek. Namun pemerintah masih perlu terus bekerja keras melakukan promosi dan membuat peraturan yang lebih menarik dan terprediksi, termasuk mengenai pengaturan jika terjadi suatu risiko dan memastikan adanya perlindungan terhadap hasil investasi.

Kunci keberhasilan penyediaan infrastruktur yang lain adalah pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh jalan raya yang ada di wilayah negara sudah ditetapkan kewenangan dan kewajiban pembangunan dan pemeliharaannya, apakah pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota. Yang belum jelas adalah bagaimana kerjasama yang baik dilakukan antar tingkatan pemerintahan, sehingga setiap prasarana dan sarana, siapapun penanggungjawabnya, selalu berada dalam kondisi baik dan saling mendukung.

Kendala pembangunan infrastruktur lain yang perlu diatasi adalah memastikan adanya sumber pembiayaan. Untuk membangun infrastruktur, pemerintah memerlukan anggaran yang besar. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%/tahun kebutuhan dana infrastruktur diperkirakan minimal Rp 400 triliun per tahun. Jika dikehendaki pertumbuhan yang lebih besar lagi, misalnya 8%/tahun, maka tentu diperlukan anggaran yang lebih besar lagi. Namun sumber-sumber pembiayaan itu sebetulnya cukup tersedia. Beberapa BUMN telah berkomitmen menyediakan anggarannya untuk diinvestasikan di berbagai proyek infrastruktur. Kalangan investor nasional juga berkomitmen menginvestasikan dana untuk mendukung rencana pembangunan infrastruktur. Perusahaan swasta dapat menerbitkan obligasi untuk membangun infrastruktur yang menguntungkan. Dana penjaminan untuk mendukung penerbitan obligasi oleh kalangan pelaku usaha swasta juga tersedia, melengkapi dana jaminan yang dikelola PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Kendala utama pembangunan infrastruktur adalah ketidaklancaran atau kelambanan dalam proses pengadaan lahan. Saat ini peraturan pelaksanaan proses pengadaan lahan hampir selesai dirumuskan. Dengan adanya peraturan pertanahan ini diharapkan pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat dilakukan, dan Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain.

2. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya.

Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.

Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan: (a) skala kecil, (b) modal yang terbatas, (c) penggunaan teknologi yang masih sederhana, (d) sangat dipengaruhi oleh musim, (e) wilayah pasarnya lokal, (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, (h) pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani. Selain itu, masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Petani, menuntut pemerintah untuk dapat lebih serius lagi dalam upaya penyelesaian masalah pertanian di Indonesia demi terwujudnya pembangunan pertanian Indonesia yang lebih maju demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Pembangunan pertanian di Indonesia dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu, sebagai prasyarat bagi keberlanjutan eksistensi bangsa dalam mengatasi ancaman kelangkaan pangan dunia yang dampaknya semakin terlihat nyata. Berkaca dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Vladivostok, Rusia, 8-9 September lalu, yang mengangkat tema ancaman krisis pangan global, perhatian terhadap masalah krisis pangan harus lebih ditingkatkan.

Tema krisis pangan kembali mengemuka setelah jumlah penduduk dunia diperkirakan akan melonjak menjadi 9 miliar pada tahun 2050, naik sebelumnya 7 miliar pada tahun 2011. Perhatian terhadap masalah tersebut semakin bertambah menguat akibat ancaman krisis pangan kini semakin membesar, terutama setelah Organisasi Pangan dan Pertanian pada Agustus lalu mengeluarkan laporan kenaikan harga-harga pangan dan Departemen Pertanian Amerika Serikat kembali merevisi angka estimasi penurunan produksi pangan, terutama biji-bijian. Bahkan, FAO secara serius mengingatkan Indonesia tentang ancaman krisis pangan ini.

Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan biji-bijian dunia telah mencapai 17 persen (38 poin dalam indeks harga) dibandingkan dengan harga bulan Juni 2012. Departemen Pertanian AS (USDA) juga telah merevisi estimasi produksi jagung, yang diperkirakan menurun 17 persen pada Agustus 2012 karena kekeringan yang sangat dahsyat. Harga jagung di tingkat internasional juga telah meningkat sampai 23 persen. Bahkan, kenaikan harga jagung tercatat 46 persen jika dibandingkan dengan harga pada Mei 2012. Kenaikan harga jagung masih akan terus berlangsung karena sekitar 42 persen jagung dunia dihasilkan oleh AS, terutama di daerah Midwest, yang kini bermasalah karena kekeringan hebat.

Kekeringan hebat yang melanda Rusia, sebagai salah satu produsen gandum dunia, sehingga telah menaikkan harga gandum sampai 19 persen. Stok gandum dunia diperkirakan menurun menjadi 179 juta ton sehingga volume yang diperdagangkan pun akan menurun, yang akan mengerek harga gandum lebih tinggi lagi. Dengan ketergantungan 100 persen pada gandum impor, dan total impor gandum Indonesia yang mencapai 6,6 juta ton (naik 6,2 persen), kenaikan harga tepung terigu di dalam negeri akan memiliki dampak berantai yang pasti berpengaruh terhadap kinerja sektor riil di Indonesia.

Tingkat produksi Rusia pada tahun 2012 diperkirakan angkanya akan mencapai 70-75 juta ton gandum dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 94 juta ton. Kondisi ini ternyata mengindikasikan bahwa krisis pangan kini telah menjadi ancaman serius bagi sebagian besar penduduk dunia.

Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman yang baik dalam merumuskan respons kebijakan dalam meredam dampak krisis pangan global 2008-2009. Kebetulan juga musim hujan cukup bersahabat sehingga produksi beras, sebagai pangan pokok, juga meningkat bahkan di atas 6 persen. Perum Bulog juga mampu melakukan manajemen logistik beras dan penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin). Kini, musim hujan di Indonesia diperkirakan masih akan terlambat sehingga kinerja produksi pangan tak sebaik tahun 2008-2009.

Secara hakikat, sejarah tak akan pernah dapat diulang secara sama persis sehingga respons kebijakan yang harus segera diambil pemerintah juga perlu lebih inovatif. Benar bahwa Kementerian Pertanian telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas pertanian. Begitu pula konsep dan strategi telah disusun dengan sejumlah perencanaan akan menambah jumlah anggaran produksi pangan, membuka akses pada daerah-daerah yang terisolasi, serta meningkatkan pendapatan para petani. Namun langkah nyata dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan sangat ditunggu segera karena ancaman krisis pangan tidak akan dapat diselesaikan hanya di ruang rapat.

    5 (lima) Masalah Pembangunan Pertanian :

Upaya mewujudkan pembangunan pertanian tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi, masalah Pertama yaitu penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, faktanya lahan dan pertanian kita sudah mengalami degradasi yang luar biasa, dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk an-organik. Berdasarkan Data Katalog BPS, Juli 2012, Angka Tetap (ATAP) tahun 2011, untuk produksi komoditi padi mengalami penurunan produksi Gabah Kering Giling (GKG) hanya mencapai  65,76 juta ton dan lebih rendah 1,07 persen dibandingkan tahun 2010. Jagung sekitar 17,64 juta ton pipilan kering atau 5,99 persen lebih rendah tahun 2010, dan kedelai sebesar 851,29 ribu ton biji kering atau 4,08 persen lebih rendah dibandingkan 2010, sedangkan kebutuhan pangan selalu meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk Indonesia.

Berbagai hasil riset mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan pertanian intensif di Indonesia, terutama di Pulau Jawa telah menurun produktivitasnya, dan mengalami degradasi lahan terutama akibat rendahnya kandungan C-organik dalam tanah yaitu kecil dari 2 persen. Padahal, untuk memperoleh produktivitas optimal dibutuhkan kandungan C-organik lebih dari 2,5 persen atau kandungan bahan organik tanah > 4,3 persen. Berdasarkan kandungan C-organik tanah/lahan pertanian tersebut menunjukkan lahan sawah intensif di Jawa dan di luar Jawa tidak sehat lagi tanpa diimbangi pupuk organik dan pupuk hayati, bahkan pada lahan kering yang ditanami palawija dan sayur-sayuran di daerah dataran tinggi di berbagai daerah. Sementara itu, dari sisi kuantitasnya konfeksi lahan di daerah Jawa memiliki kultur dimana orang tua akan memberikan pembagian lahan kepada anaknya turun temurun, sehingga terus terjadi penciutan luas lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan bangunan dan industri.

Masalah kedua yang dialami saat ini adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim ialah pembangunan dan pengembangan waduk. Pasalnya, dari total areal sawah di Indonesia sebesar 7.230.183 ha, sumber airnya 11 persen (797.971 ha) berasal dari waduk, sementara 89 persen (6.432.212 ha) berasal dari non-waduk. Karena itu, revitalisasi waduk sesungguhnya harus menjadi prioritas karena tidak hanya untuk mengatasi kekeringan, tetapi juga untuk menambah layanan irigasi nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, 42 waduk saat ini dalam kondisi waspada akibat berkurangnya pasokan air selama kemarau. Sepuluh waduk telah kering, sementara 19 waduk masih berstatus normal. Selain itu masih rendahnya kesadaran dari para pemangku kepentingan di daerah-daerah untuk mempertahankan lahan pertanian produksi, menjadi salah satu penyebab infrastruktur pertanian menjadi buruk.

Selanjutnya, masalah ketiga adalah adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian kita baik komoditi tanaman pangan (hortikultura), perikanan, perkebunan dan peternakan harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar. Indonesia menghadapi persaingan yang keras dan tajam tidak hanya di dunia tetapi bahkan di kawasan ASEAN. Namun tidak semua teknologi dapat diadopsi dan diterapkan begitu saja karena pertanian di negara sumber teknologi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara kita, bahkan kondisi lahan pertanian di tiap daerah juga berbeda-beda. Teknologi tersebut harus dipelajari, dimodifikasi, dikembangkan, dan selanjutnya baru diterapkan ke dalam sistem pertanian kita. Dalam hal ini peran kelembagaan sangatlah penting, baik dalam inovasi alat dan mesin pertanian yang memenuhi kebutuhan petani maupun dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga ini juga dibutuhkan untuk menilai respon sosial, ekonomi masyarakat terhadap inovasi teknologi, dan melakukan penyesuaian dalam pengambilan kebijakan mekanisasi pertanian

Hal lainnya sebagai masalah keempat, muncul dari terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan. Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan tersebut dan rendahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal, maka dilakukan pengembangkan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya rendah (low cost production) yang sudah berjalan ditingkat petani. Selain itu, penanganan pasca panen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung kepada para petani sebagai pembiayaan usaha tani cakupannya diperluas. Sebenarnya, pemerintah telah menyediakan anggaran sampai 20 Triliun untuk bisa diserap melalui tim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank BRI khusus Kredit Bidang Pangan dan Energi.

Yang terakhir menyangkut, masalah kelima adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan.

Pada dasarnya komoditas pertanian itu memiliki beberapa sifat khusus, baik untuk hasil pertanian itu sendiri, untuk sifat dari konsumen dan juga untuk sifat dari kegiatan usaha tani tersebut, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha tani diharapkan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin, dengan memanfaatkan lembaga pemasaran baik untuk pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahannya. Terlepas dari masalah-masalah tersebut, tentu saja sektor pertanian masih saja menjadi tumpuan harapan, tidak hanya dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional tetapi juga dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat dan penyumbang devisa bagi negara.

Di bawah ini terdapat beberapa solusi yang perlu dan harus segera mungkin  dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak tertentu terkait dengan masalah pertanian yang dihadapi oleh Indonesia:

o   Optimalisasi program pertanian organik secara menyeluruh di Indonesia serta menuntut pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian yang produktif dan ramah lingkungan.

o   Regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang eksistensinya dilindungi oleh undang-undang.

o   Penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani, berupa program insentif usaha tani, program perbankan pertanian, pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani, serta pengembangan industrialisasi yang berbasis pertanian/pedesaan, dan mempermudah akses-akses terhadap sumber-sumber informasi IPTEK.

o   Indonesia harus mampu keluar dari WTO dan segala bentuk perdagangan bebas dunia pada tahun 2014.

o   Perbaikan infrastruktur pertanian dan peningkatan teknologi tepat guna yang berwawasan pada konteks kearifan lokal serta pemanfaatan secara maksimal hasil-hasil penelitian ilmuwan lokal.

o   Mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

o   Peningkatan mutu dan kesejahteraan penyuluh pertanian.

o   Membuat dan memberlakukan Undang-Undang perlindungan atas Hak Asasi Petani.

o   Memposisikan pejabat dan petugas di setiap instansi maupun institusi pertanian dan perkebunan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing.

o   Mewujudkan segera reforma agraria.

o   Perimbangan muatan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian serta penyusunan konsep jam tayang khusus untuk publikasi dunia pertanian di seluruh media massa yang ada.

o   Bimbingan lanjutan bagi lulusan bidang pertanian yang terintegrasi melalui penumbuhan wirausahawan dalam bidang pertanian (inkubator bisnis) berupa pelatihan dan pemagangan (retoling) yang berorientasi life skill, entrepreneurial skill dan kemandirian berusaha, program pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda melalui kegiatan magang ke negara-negara dimana sektor pertaniannya telah berkembang maju, peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi pertanian, pengembangan program studi bidang pertanian yang mampu menarik generasi muda, serta program-program lain yang bertujuan untuk menggali potensi, minat, dan bakat generasi muda di bidang pertanian serta melahirkan generasi muda yang mempunyai sikap ilmiah, professional, kreatif, dan kepedulian sosial yang tinggi demi kemajuan pertanian Indonesia, seperti olimpiade pertanian, gerakan cinta pertanian pada anak, agriyouth camp, dan lain-lain.

o   Membrantas mafia-mafia pertanian.

o   Melibatkan mahasiswa dalam program pembangunan pertanian melalui pelaksanaan bimbingan massal pertanian, peningkatan daya saing mahasiswa dalam kewirausahaan serta dana pendampingan untuk program–program kemahasiswaan.

Selain hal di atas, sebenarnya masih banyak hal yang harus kita lakukan dalam mengembangkan pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang menjadi prioritas dalam melakukan program apapun. Tentu hal itu tidak boleh hanya menguntungkan satu golongan saja namun diarahkan untuk mencapai pondasi yang kuat pada pembangunan nasional. Pembangunan adalah penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik hingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Pembangunan pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil. Selain itu harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian dan usaha pertanian yang kuat dan mapan. Dimana Sistem tersebut harus dapat berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik.

Untuk menunjang maksimalisasi tercapainya pemecahan masalah pertanian di Indonesia, diperlukan juga terobosan baru menyangkut pembenahan kriteria menteri pertanian Indonesia. Sedapat mungkin para mentri pertanian di Indonesia harus memiliki kriteria sebagai berikut:

o    Berlatar belakang pendidikan pertanian serta menguasai ilmu pertanian terapan dan teknis.

o    Berani turun secara langsung kelapangan melihat kondisi permasalahan pertanian di Indonesia.

o    Mampu menjadikan pertanian sebagai leading sector perekonomian bangsa.

o    Bersedia berkomunikasi dan bekerjasama serta mengikutsertakan petani, mahasiswa, institusi, dan instansi pertanian dalam pengambilan kebijakan.

o    Membuat dan mampu mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada upaya pembangunan pertanian dan kepentingan petani.

o    Berpengalaman dan berdedikasi di bidang pertanian.

o    Memiliki track record yang baik (tidak pernah terlibat kasus hukum).

o    Loyal terhadap pemerintah dan NKRI.

o    Mewujudkan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Departemen Pertanian.

o    Berani bertindak cepat dan tepat dalam mengambil keputusan untuk kemajuan pertanian Indonesia.

o    Mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia pada tahun 2014.

o    Berani membuat program peningkatan kesejahteraan untuk petani.

o    Berani membuat kebijakan bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional agar dunia pendidikan pertanian lebih diperhatikan dan maju.

Dengan demikian rencana menuntaskan masalah pertanian di Indonesia yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang akan lebih optimal dan akan lebih terorganisir dengan baik.

3. Perikanan

Kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang perikanan di Indonesia, telah menjadi salah satu kegiatan perekonomian penduduk yang sangat penting. Perikanan dan kelautan tidak lagi menjadi subsektor pada sektor pertanian. Melainkan telah menjadi salah satu sektor yang kedudukannya sama dengan sektor-sektor lainnya. Masalah perikanan tidak lepas dari kehidupan masyarakat nelayan. Kerena masyarakat nelayan adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, yang mengandalkan laut sebagai mata pencahariannya.

Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia (81.000 km) setelah Kanada dan kekayaan alam laut yang besar dan beranekaragam telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berpotensi besar dalam bidang perikanan. Namun, seperti halnya kondisi perikanan dunia, kondisi perikanan tangkap Indonesia juga semakin menurun dari tahun ke tahun sehingga hal ini mendorong upaya peningkatan aktivitas di bidang budidaya ikan. Berdasarkan data dari Badan Pangan Dunia (FAO), konsumsi ikan dunia telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1973 dan negara-negara berkembang mengambil peran penting dalam masalah ini. China dengan dominasi dalam faktor pendapatan dan kependudukan, telah mendominasi konsumsi ikan dunia dan menggeser posisi jepang, dimana konsumsi ikannya sebanyak 36% dalam tahun 1997 dan dibandingkan hanya sekitar 11% di tahun 1973. Sementara jepang ditahun yang sama menurun dari 24% menjadi tinggal 11%. Saat ini lebih kurang seperempat bagian dari ikan yang dikonsumsi oleh penduduk dunia adalah berasal produk budidaya dan persentase ini akan terus meningkat, sementara produk hasil tangkapan dari laut dan danau akan terus menurun disebabkan overfishing dan kerusakan lingkungan. Penurunan ini terjadi selama 10 tahun (1970 sampai 1980 an), dimana penangkapan ikan dilakukan secara besar-besaran sebagai hasil dari perluasan area penangkapan, penerapan teknologi penangkapan terbaru dan meningkatnya inveastasi pada sektor ini. Akibatnya produk ikan dari hasil penangkapan melonjak tajam dari 44 juta ton di tahun 1973 menjadi 65 juta ton di tahun 1997.

Kondisi ini menyebabkan operasi penangkapan ikan telah menjadikan eksploitasi yang berlebih dilaut.Oleh karena itu harapan kedepan dari produksi perikanan dunia tertumpu pada aktivitas budidaya ikan yang pada dasarwarsa ini lebih diarahkan ke bidang budidaya laut. Budidaya ikan saat ini menyumbang sekitar 30% dari total produksi ikan dunia dan negara-negara Asia mendomniasi sekitar 87% produksi ikan budidaya dunia. China sejauh ini memimpin produksi ikan hasil budidaya dengan menyumbang sekitar 60% produk budidaya ikan dunia. Kemudian diikuti oleh India 9%, Jepang (4%) dan Indonesia diurutan keempat dengan menyumbang sekitar 4% produksi perikanan budidaya ikan dunia (FAO, 1997). Kecenderungan kegiatan budidaya terus meningkat sementara aktivitas penangkapan akan berjalan lambat sampai tahun 2020. Sementara bila kita melihat kondisi perikanan di Indonesia tercata bahwa peningkatan rata-rata produksi budidaya ikan tahunan lebih tinggi dibanding dengan peningkatan aktivitas penangkapan. Sebagai contoh, dari tahun 1986-1991, produksi ikan dari perikanan tangkap meningkat sebesar 5%, sementara pertumbuhan tahunan dalam produksi budidaya adalah 8.5%.

Peranan peningkatan budidaya dalam produksi perikanan dapat dibuktikan melalui meningkatnya kontribusi perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan, meskipun kegiatan budidaya ikna ini hanya menyumbang sebesar 30% dati total produksi perikanan nasional. Sebagai contoh, pada tahun 1980, total ekspor perikanan Indonesia hanya sekitar 200 juta US dolar, tetapi pada tahun 2000, telah meningkat menjadi 1600 juta US dolar.

Berdasarkan hal ini, kontribusi budidaya terhadap produksi nasional perikanan diharapkan meningkat agar kedepan diharapkan perikanan budidaya menjadi salah satu andalan sumber devisa non-migas.

Sebenarnya situasi ini pernah terjadi ditahun 80-an dimana animo masyarakat untuk kegiatan budidaya sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan tambak udang dan bandeng yang saat itu udang menjadi salah satu andalan ekspor non migas dan menjadi primadona perikanan Indonesia.

Aktivitas budidaya udang yang tinggi tetapi tidak dibarengi dengan usaha penyelamatan lingkungan perairan mengakibatkan usaha tambak udang menjadi hancur akibat serangan hama dan penyakit yang melanda hampir seluruh kawasan tambak di Indonesia. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambak udang (salah satunya adalah hancurnya ekosistem hutan mangrove dan habitat organisme) menjadi tantangan yang sangat berat untuk pengembangan budidaya ikan ke depan.

Oleh karena itu kedepan harus dimunculkan konsep bagaimana mengembangkan ‘budidaya ikan ramah lingkungan’ yang tidak hanya meningkat dalam produksi tetapi juga aman dan ramah terhadap lingkungan perairan dimana organisme itu dibudidayakan.

Sampai saat ini pihak pemerintah, yakni Departemen Kelautan dan Perikanan yang merupakan pengelola sumber daya perikanan, terus mencari dan menyempurnakan cara yang tepat untuk diterapkan. Salah satu contoh adalah pembagian daerah perairan Indonesia menjadi sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Pembagian wilayah ini didasarkan pada daerah tempat ikan hasil tangkapan didaratkan di pelabuhan. Pengelompokan tidak didasarkan pada kemiripan ekosistem yang ada, tetapi lebih kepada lokasi pendaratan ikan. Hal ini berpotensi misleading karena dapat terjadi bahwa WPP Laut Jawa dianggap memproduksi tuna tinggi, padahal tuna tersebut sebenarnya berasal dari Samudera Hindia. Tuna ini seolah-olah berasal dari Laut Jawa karena didaratkan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta, yang masuk WPP Laut Jawa.Aspek pengelolaan wilayah ini erat kaitannya dengan kondisi stok ikan di perairan Indonesia.

Kemampuan menduga jumlah populasi ikan (stock assessment) secara akurat sangat ditentukan ketersediaan informasi dan data yang tepat. Hal ini sudah menjadi perhatian para peneliti maupun pengambil kebijakan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. Namun, penentuan jumlah tangkap maksimum lestari (maximum sustainable yield) atau yang lazim dikenal dengan MSY perlu disikapi hati- hati. Berbagai asumsi dalam perhitungan MSY telah banyak berubah dan tidak valid lagi. Salah satu contoh adalah faktor teknologi yang berkembang dengan pesat sehingga kemampuan penangkapan oleh satu unit alat tangkap (catch per unit effort/CPUE) akan sangat dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Artinya, koefisien kemampuan penangkapan (catchability coefficient) yang digunakan dalam perhitungan MSY tidak dapat dianggap konstan karena sangat bergantung pada perkembangan teknologi.

Hal lain yang ingin di tekankan adalah pemahaman mengenai Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Setiap tahun Indonesia rugi Rp 1-4 miliar dollar AS akibat kegiatan pencurian ikan. Selain kerugian finansial, kerugian terbesar dialami sumber daya perikanan itu sendiri.Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, hasil tangkapan yang tergolong dalam IUU Fishing akan terlihat bahwa kerugian yang dialami Indonesia adalah sangat signifikan. Berdasarkan hasil penelitian global diperkirakan IUU Fishing mencapai 30-40 persen dari hasil tangkapan total. Dalam definisi kegiatan ilegal pencurian ikan, dimasukkan pula kategori hasil tangkapan yang tidak dilaporkan (unreported). Termasuk di dalamnya adalah hasil tangkapan sampingan (by catch) dan kegiatan perikanan yang tidak diatur dalam sistem peraturan dan perundang-undangan (unregulated). Terhadap kedua kategori tersebut, masih sangat minim perhatian yang diberikan, baik oleh para peneliti maupun pengelola perikanan Indonesia.

Dalam banyak kesempatan, komponen unreported dan unregulated masih dianggap tabu untuk dilaporkan, atau tidak perlu dilaporkan sama sekali. Padahal, untuk mengelola suatu sumber daya perikanan yang besar, seperti yang dimiliki Indonesia, persoalan resource accounting sangat penting. Ini untuk memberikan informasi akurat tentang berapa besar sumber daya (perikanan) yang dimiliki dan berapa banyak pula jumlah yang diekstrak dari total ketersediaan sumber daya tersebut melalui kegiatan resmi perikanan.Saat ini kegiatan pencurian ikan telah menjadi isu yang sangat penting dalam manajemen perikanan dunia. Masalah ini telah berkembang menjadi masalah global sehingga FAO mengeluarkan guideline dalam bentuk Rencana Kerja Internasional (International Plan of Action) sebagai usaha internasional untuk pencegahan dan pemberantasan kegiatan yang sangat merugikan ini.

Agar pengelolaan optimal, berbagai informasi seperti data hasil tangkapan (jenis ikan, ukuran, dan jumlah), daerah tangkapan (fishing ground) serta upaya penangkapan (effort) merupakan informasi kunci untuk dapat membuat suatu analisis pendugaan stok (stock assessment) yang baik. Keberhasilan analisis stock assessment sangat bergantung pada akurasi data yang dipakai. Pembagian WPP yang ada saat ini lebih ditujukan untuk memudahkan sistem pendataan. Perlu kiranya dipikirkan untuk membuat pengelompokan berdasarkan kondisi lingkungan perairan dan sifat- sifat bio-ekologis sumber daya perikanan yang terkandung di dalamnya. Hasil kajian para pakar perikanan Indonesia menunjukkan kondisi tangkap lebih (overfishing) pada beberapa wilayah perairan Indonesia termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Keadaan demikian mengharuskan pihak pengelola (DKP) untuk membatasi pemberian izin penangkapan ikan di daerah-daerah tersebut. Perlu dilakukan rasionalisasi penangkapan (effort rationalization) untuk mendorong tingkat pemanfaatan yang berlebihan di suatu wilayah menjadi berkurang atau terdistribusi secara lebih merata. Hal ini dapat dilihat dari ketidak-seimbangan fishing effort antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur.

Di bagian lain, strategi untuk memperkuat peraturan dan perundang-undangan yang jelas dan disiplin dalam membatasi masuknya perusahaan dan individu baru dalam kegiatan perikanan harus ditingkatkan. Agar semua berjalan baik, diperlukan adanya peraturan dan perundang-undangan yang jelas untuk mengawasi jalannya pemberian izin penangkapan ikan dan budidaya. Pemanfaatan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti trawl, bahan peledak, dan racun sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup biota lainnya di dalam ekosistem sebaiknya dilarang.Langkah terakhir dalam menyelamatkan sumber daya ikan, terutama di laut, adalah menciptakan daerah-daerah perlindungan laut (marine protected areas). Opsi ini adalah kunci keberhasilan pengelolaan perikanan berbasis lingkungan. Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya, di mana diperlukan tempat yang aman dari pemangsaan, demikian pula halnya dengan populasi ikan di laut. Dengan diciptakannya daerah-daerah (zones) yang aman di dalam daerah perlindungan laut dari penangkapan (partial no-take zones), maka diharapkan populasi ikan yang telah mengalami tangkap lebih akan pulih.

Sebagai alternatif dari perikanan tangkap adalah perikanan budidaya meski tetap perlu disikapi hati-hati. Penyebabnya adalah apabila memelihara ikan predator, hal ini hanya akan membuat pembudidayaannya harus menangkap ikan secara berlebihan di laut untuk membuat pakan. Dengan kata lain, ikan-ikan budidaya jenis karnivora tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik bagi stok ikan di laut.Apabila membudidayakan ikan-ikan jenis memiliki herbivora (trophic level rendah), maka hal ini akan memberikan nilai tambah dalam usaha konservasi populasi ikan di laut, karena tidak akan mengeksploitasi sumber daya ikan di laut untuk konsumsi ikan budidaya yang sebenarnya cocok untuk konsumsi manusia.Penelitian yang mengarah pada pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berbasis ekosistem sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan nasional maupun daerah. Hubungan antara kondisi perairan, seperti sifat-sifat oseanografis, dan sumber daya ikan yang terkandung di dalamnya harus dapat dimengerti dan dapat diakses dengan baik agar dapat dijadikan modal informasi bagi para nelayan dan petambak untuk menentukan kegiatan mereka.

4. Energi alternatif

Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Umumnya, istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change. Selama beberapa tahun, apa yang sebenarnya dimaksud sebagai energi alternatif telah berubah akibat banyaknya pilihan energi yang bisa dipilih yang tujuan yang berbeda dalam penggunaannya.

Istilah "alternatif" merujuk kepada suatu teknologi selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Teknologi alternatif yang digunakan untuk menghasilkan energi dengan mengatasi masalah dan tidak menghasilkan masalah seperti penggunaan bahan bakar fosil. Oxford Dictionary mendefinisikan energi alternatif sebagai energi yang digunakan bertujuan untuk menghentikan penggunaan sumber daya alam atau pengrusakan lingkungan.

Pemikiran yang berkembang di masyarakat bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara penghasil minyak terbesar merupakan pemikiran yang harus segera diganti. Karena saat ini, kenyataan yang terjadi adalah Indonesia sudah bukan merupakan penghasil minyak terbesar. Produksi minyak semakin hari semakin sedikit.

Seperti yang pernah dijelaskan oleh Almarhum Widjajono Partowidagdo, Indonesia dikatakan menghadapi situasi energi yang sudah berubah, dari produsen menjadi konsumen energi. Yang paling sulit adalah merubah mindset masyarakat bahwa Indonesia masih menjadi penghasil minyak. Era minyak sudah berakhir.

Sebagai salah satu sumber daya alam yang terus menerus digunakan selama ini, tentu saja membuat produksi minyak di Indonesia semakin menurun. Keadaan ini akan semakin parah jika sampai saat ini diversifikasi energi tidak segera dilaksanakan. Pasalnya, setiap hari dan setiap waktu masyarakat terus menerus menggunakan bahan bakar fosil untuk beraktifitas. Jika keadaan ini tetap dibiarkan maka Indonesia bisa mengalami krisis energi.

Permasalahan mengenai penggunaan energi alternatif selalu menjadi isu hangat dikalangan pakar energi apalagi saat produksi minyak di Indonesia semakin menurun sedangkan konsumsi minyak semakin meningkat. Jelas ini sangat berbanding terbalik.

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam sebenarnya memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan energi terbarukan seperti tenaga geotermal, tenaga air dan ombak laut, tenaga angin, tenaga surya, hingga sumber energi dari berbagai tumbuhan. Indonesia juga bisa mengembangkan Biodiesel dan Fuel Cell. Memang, semua itu tidaklah mudah tetapi jika memang memiliki kemauan untuk segera melakukannya pasti akan banyak cara sehingga Indonesia dapat segera menggunakan energi terbarukan. Apalagi, Indonesia juga memiliki banyak pakar yang ahli dalam bidang energi pasti itu akan mempermudah Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan.

Sayangnya, pengembangan energi alternatif selalu terganjal dengan banyak kepentingan terutama kepentingan politik negeri ini. Untuk mengembangkan suatu hal yang baru di Indonesia pasti akan menempuh jalur yang panjang dan sulit. Sekedar mengingatkan, saat ada kebijakan minyak tanah diganti menjadi gas, banyak perdebatan alot yang terjadi di berbagai media padahal digantinya minyak tanah menjadi gas merupakan sebuah siasat untuk mengurangi penggunaan energi fosil dari minyak tanah.

Begitulah negeri ini, selalu banyak perdebatan dan pertentangan tanpa melihat sisi positif dari pengembangan energi. Bukan rahasia lagi, jika salah satu pihak mengeluarkan suatu pandangan dalam masalah energi maka pihak tandingannya pun sangat berupaya keras untuk menggagalkannya tanpa mencoba mengerti dan memahami kompleksnya masalah energi di Indonesia.

Dengan memikirkan masa depan energi yang ada di Indonesia, semoga saja banyak pihak yang bisa memahami bahwa sudah saatnya Indonesia menggunakan energi terbarukan. Semua itu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Padahal bila kita lihat saat ini potensi energi terbarukan sudah sangat melimpah, mulai dari energi surya, angin, mikro hidro, geotermal, sampai biomassa. Akan tetapi meskipun dengan keadaan demikian kenyataanya Indonesia masih sangat minim memanfaatkan energi ini untuk memenuhi kebutuhan listrik. Hingga sekarang energi terbarukan itu baru memasok satu persen energi listrik masyarakat. Seharusnya dengan kian menipisnya cadangan minyak bumi di Indonesia, pemanfaatan energi alternatif nonfosil harus ditingkatkan. Diproyeksinya, dalam 10 tahun mendatang 10-20 persen pasokan listrik berasal dari energi terbarukan. Konsul Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Italia untuk Indonesia Michele Mile menegaskan, pemanfaatan energi merupakan keharusan bagi semua negara karena berkaitan dengan Protokol Kyoto. Dalam Protokol itu disepakati untuk mereduksi kerusakan lingkungan, terutama pencemaran udara, akibat penggunaan bahan bakar fosil. Menurut Mile, Italia yang telah mengembangkan energi terbarukan sejak lebih dari 40 tahun lalu akan meningkatkan pemanfaatan sumber energi alternatif untuk kelistrikan. Diharapkan bisa dua kali lipat dalam 10 tahun, atau sekitar 7-10 persen saat ini.  Teknologi kelistrikan yang dikembangkan di Italia selama ini difokuskan pada empat jenis energi terbarukan, yaitu geotermal, tenaga surya fotovoltaik, energi angin, dan biomassa. Dari keempat jenis ini, yang berprospek baik untuk dikembangkan lebih lanjut adalah tenaga surya fotovoltaik. Namun, untuk dapat memasok energi listrik lebih besar perlu sistem integrasi kelistrikan.

Menurut Rahmat, penerapan pembangkit listrik dengan energi terbarukan akan dikembangkan di daerah terpencil, terutama di pegunungan dan di pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Saat ini 30 persen daerah terpencil belum terjangkau listrik PLN. Pelaksanaan program kelistrikan diutamakan di kawasan timur Indonesia. Energi terbarukan yang akan dimanfaatkan adalah energi surya, angin, dan mikro hidro. Diperkenalkan pula teknologi hibrida, yang merupakan penggabungan energi terbarukan dengan solar.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mau tidak mau akan terlibat dalam suatu tatanan global yang seragam, pola hubungan dan pergaulan yang seragam khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat terutama teknologi komunikasi dan transportasi, menyebabkan issu-issu global tersebut menjadi semakin cepat menyebar dan menerpa pada berbagai tatanan, baik tatanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan kata lain globalisasi yang ditunjang dengan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas negara. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat pasca industri yang serba teknologis. Pencapaian tujuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan cenderung akan semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi dan informasi, walaupun kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tetap yang utama.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).

Terkait dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia yaitu adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.

Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang. Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM.

Rendahnya SDM Indonesia diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, karena sikap mental dan penguasaan IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh IPTEK terhadap peningkatan SDM Indonesia khususnya dalam persaingan global dewasa ini meliputi berbagai aspek dan merubah segenap tatanan masyarakat. Aspek-aspek yang dipengaruhi, adalah sebagai berikut :

a.       Dampak yang ditimbulkan oleh teknologi dalam era globalisasi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat luas. Teknologi ini dapat menghilangkan batas geografis pada tingkat negara maupun dunia.

b.      Aspek Ekonomi, dengan adanya IPTEK, maka SDM Indonesia akan semakin meningkat dengan pengetahuan-pengetahuan dari teknologi tersebut. Dengan kemajuan SDM ini, tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan ekonomi di Indonesia. Berkaitan dengan pasar global dwasa ini, tidaklah mungkin jika suatu negara dengan tingkat SDM rendah dapat bersaing, untuk itulah penguasaan IPTEK sangat penting sekali untuk dikuasai. Selain itu, tidak dipungkiri globalisasi telah menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat di masa kini akibat pengaruh negatif dari globalisasi.

c.       Aspek Sosial Budaya, globalisasi juga menyentuh pada hal-hal yang mendasar pada kehidupan manusia, antara lain adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM), melestarikan lingkungan hidup serta berbagai hal yang menjanjikan kemudahan hidup yang lebih nyaman, efisien dan security pribadi yang menjangkau masa depan, karena didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak yang timbul diakibatkannya ikatan-ikatan tradisional yang kaku, atau dianggap tidak atau kurang logis dan membosankan. Akibat nyata yang timbul adalah timbulnya fenomena-fenomena paradoksal yang muaranya cenderung dapat menggeser paham kebangsaan/nasionalisme. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya tanggapan masyarakat atas kasus-kasus yang terjadi dinilai dengan didasarkan norma-norma kemanusiaan atau norma-norma sosial yang berlaku secara umum (Universal internasional).

Dari uraian diatas mengenai IPTEK dalam upaya peningkatan SDM Indonesia di era globalisasi ini, sudah jelas bahwa dengan adanya IPTEK sudah barang tentu menunjang sekali dalam kaitannya meningkatkan kualitas SDM kita. Dengan meningkatnya kualitas SDM, maka Indonesia akan lebih siap menghadapi era globalisasi dewasa ini.

Perlu sekali diperhatikan, bahwasannya dengan adanya IPTEK dalam era globalisasi ini, tidak dipungkiri juga akan menimbulkan dampak yang negatif dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, budaya maupun imformasi dan komunikasi, untuk itulah filtrasi sangat diperlukan sekali dalam penyerapan IPTEK, sehingga dampak negatif IPTEK dalam upaya peningkatan SDM dapat ditekan seminimal mungkin.